sdtoto.id, Judi online terus menjadi ancaman serius bagi Indonesia, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pemberantasan perjudian daring telah menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian yang merajalela.
Dampak Judi Online dan Tantangan Penanganannya
Meskipun Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online telah dibentuk sejak 2024, judi daring tetap menjadi ancaman besar. Pelaku judi online menggunakan teknik seperti membuat Uniform Resource Locator (URL) baru dengan domain sama tetapi URL berbeda setiap kali situs mereka diblokir. Selain itu, server yang berada di luar negeri memperumit proses penegakan hukum.
Baca Juga : ykmi-siap-lawan-judi-online-riba-dan-praktik-non-syariah
Data dari PPATK menunjukkan bahwa pada 2023:
- Jumlah pemain judi daring mencapai 4 juta orang.
- Perputaran uang dalam praktik ini mencapai Rp 237 triliun.
Kasus seperti situs H5GF777, yang menyebabkan penyitaan aset senilai Rp 47 miliar, serta pencucian uang yang melibatkan pengusaha Semarang Firman Hertanto, memperlihatkan bahwa kejahatan ini telah memengaruhi berbagai sektor ekonomi.
Langkah Strategis Pemerintah
Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah ini:
- Pembentukan Lembaga Khusus:
Usulan pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online diusulkan oleh anggota DPR, seperti dari Fraksi Nasdem. Lembaga ini diharapkan mampu menangani perjudian daring secara fokus dan sistematis, termasuk memantau server luar negeri dan transaksi mencurigakan. - Satgas Pencegahan di TNI:
Markas Besar TNI membentuk Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit, yang bertugas menindak tegas anggota TNI yang terlibat dalam judi online. - Koordinasi Lintas Sektor:
Pemerintah mendorong kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kepolisian, dan otoritas keuangan untuk memastikan pemberantasan judi daring lebih efektif.
Baca Juga : kecemasan-akan-pencucian-uang-bayangi-rencana-perjudian-daring-di-thailand
Komitmen dalam 100 Hari Pemerintahan
Langkah pemerintah memberantas judi online mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ilham Nurhidayatullah, Ketua Umum PP Hima Persis, menyoroti keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
Survei Litbang Kompas mencatat bahwa 80,9 persen masyarakat puas dengan langkah pemerintah dalam 100 hari pertama. Kepercayaan publik ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah berjalan di jalur yang benar, terutama dengan fokus pada pemberantasan judi daring.
Pentingnya Tindakan Cepat dan Efektif
Presiden Prabowo Subianto menyoroti potensi kerugian negara akibat judi online yang mencapai Rp 981 triliun. Tanpa tindakan nyata, judi daring akan terus merugikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan lembaga khusus, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan lebih ketat adalah langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Dengan sinergi antar-lembaga, Indonesia dapat menghadapi ancaman ini dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dari pengaruh buruk judi daring.