sdtoto.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dalam menutup situs web dan akun media sosial pemerintah yang tidak aktif. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku judi online serta meningkatkan keamanan siber nasional.
Menurut Syamsu Rizal, banyak situs pemerintah yang tidak terkelola dengan baik justru menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber, termasuk judi online. Oleh karena itu, penutupan situs tak aktif dianggap sebagai strategi yang tepat untuk mencegah pemanfaatan ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga : darurat-judi-online-di-tubuh-tni-apakah-karena-faktor-kesejahteraan
“Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset digital negara serta melindungi data publik dari ancaman siber,” ujarnya.
Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) yang menangani isu judi online, Syamsu menilai bahwa upaya ini harus diiringi dengan pemantauan rutin serta analisis mendalam mengenai penyebab ketidakaktifan situs-situs tersebut.
“Harus ada evaluasi menyeluruh, apakah disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, atau faktor lain. Selain itu, instansi yang mengelola situs dengan baik harus mendapatkan apresiasi, sedangkan yang lalai perlu diberikan sanksi,” tambahnya.
Baca Juga : bahaya-judi-online-dampak-pencegahan-dan-solusi
Instruksi Kemenkomdigi
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menginstruksikan agar semua situs dan akun media sosial pemerintahan yang tidak aktif segera ditutup. Ia menekankan bahwa akun-akun yang terbengkalai dapat menjadi target empuk bagi pelaku judi online dan kejahatan siber lainnya.
“Biro humas pemerintah harus memastikan semua akun dikelola dengan baik. Jika ada yang tidak aktif, segera tutup untuk mencegah penyalahgunaan di kemudian hari,” tegas Meutya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat keamanan digital nasional serta mencegah potensi penyalahgunaan aset digital negara.